SEJARAH TIPOGRAFI DAN JENIS TIPOGRAFI

1.      SEJARAH TIPOGRAFI

Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan pictograph. Bentuk bahasa ini dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf Hieratia, yang terkenal dengan nama Hieroglif pada sekitar abad 1300 SM. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk Demotia, yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar keseluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi, terjadi kurang lebih pada abad 8 SM di Roma saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruska yang merupakan penduduk asli Italia serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi.

Tipografi berasal dari bahasa Yunani yaitu typos (mould, impression, shape) dan graphein (writing, carving). Tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font type, point size, line lengths, line leading, character spacing, dan word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Tujuan daripada tipografi untuk (1) Meningkatkan dan mengoptimalkan “nilai untuk dibaca”; (2) Menciptakan hubungan yang kontekstual; (3) Memberikan informasi yang berarti dan menunjukkan hierarki; (4) Menciptakan kesadaran & menunjukkan keberadaan; serta (5) Mengkomunikasikan emosi.

Tipografi harus diseleksi dan digunakan dengan “sepantasnya”. Kita sebagai manusia berkomunikasi melalui apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu, Tipografi merupakan tool serba guna untuk menyampaikan informasi. Selain mengkomunikasikan makna sesungguhnya, typography juga menyampaikan: Asal (origin), Tujuan (objective), Sikon/lingkungan (environment), dan Waktu saat itu (point in time).

Dalam desain komunikasi visual tipografi dikatakan sebagai ‘visual language’, yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Tipografi adalah salah satu sarana untuk menterjemahkan kata-kata yang terucap ke halaman yang dapat dibaca. Peran dari pada tipografi adalah untuk mengkomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Secara tidak sadar manusia selalu berhubungan dengan tipografi setiap hari, setiap saat. Pada merek dagang komputer yang kita gunakan, koran atau majalah yang kita baca, label pakaian yang kita kenakan, dan masih banyak lagi. Hampir semua hal yang berhubungan dengan desain komunikasi visual mempunyai unsur tipografi di dalamnya. Kurangnya perhatian pada tipografi dapat mempengaruhi desain yang indah menjadi kurang atau tidak komunikatif.

Untuk membuat desain yang indah dan berkomunikasi, tipografi tidak dapat dipisahkan dari elemen desain. Dalam membuat perencanaan suatu karya desain, keberadaan elemen tipografi sudah harus selalu diperhitungkan karena dapat mempengaruhi susunan hirarki dan keseimbangan karya desain tersebut. Pengertian tipografi yang sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bentuk huruf; dimana huruf, angka, tanda baca, dan sebagainya tidak hanya dilihat sebagai simbol dari suara tetapi terutama dilihat sebagai suatu bentuk desain. Huruf ‘O’, contohnya, tidak saja terbaca sebagai huruf ‘O’, tetapi juga terbaca sebagai bentuk lingkaran yang mempengaruhi bidang suatu karya desain. Dimana dan bagaimana seorang desainer meletakan huruf ‘O’ tersebut dapat mempengaruhi legibilitas dan keseimbangan karya desain tersebut.

Sebagai seorang visual komunikator, desainer komunikasi visual harus dapat membaca dan mengartikan bentuk atau gambaran. Dalam perannya sebagai tipografer, seorang desainer harus dapat mengetahui bentuk type yang bagaimana yang dapat menunjang arah desain dan meramalkan reaksi daripada pengamatnya. Bentuk huruf italic dengan warna emas, misalnya, sangat baik untuk digunakan pada sampul buku roman, dan sebaliknya bentuk huruf roman, san serif, bold, sangat cocok untuk poster-poster politik.

2.      JENIS TIPOGRAFI

A.    Old Style

          Huruf cetak timah yang ditemukan oleh Johann Guttenberg pada tahun 1440 merupakan tonggak sejarah tipografi yang sangat berarti. Bahkan dikatakan bahwa Guttenberg adalah Bapak Desain Grafis. Setelah era itu, huruf-huruf latin yang kita pergunakan mulai diciptakan satu demi satu. Hingga kini telah ada jutaan jenis font digital. Tokoh-tokoh tipografi terkenal dalam sejarah yang perlu kita kenal di antaranya adalah Didot, Herbert Bayer, Giambattista Bodoni, Aldus Manutius, William Caslon, Theodore Low De Vinne, Robert Estienne, Frederic William Goudy, El Markovich Lissitzky, William Morris, Eric Rowton Gill, dan Stanley Morrison.

DIDOT

          Didot adalah nama keluarga dari seniman Prancis yang berkiprah di bidang percetakan dan publikasi. Telah dihasilkan karya-karya yang sangat berarti dalam sejarah seni dan teknologi percetakan melalui keluarga seniman tersebut.

Francois Didot (1689 – 1757)

          Pada tahun 1713, dia membuka usaha keluarga yang bergerak di bidang percetakan dan perancangan huruf (type founder) dan hingga tahun 2006, perusahaan ini masih beroperasi di Paris dengan nama Firmin-Didot et Cie.

Francois Ambroise Didot (1730 – 1804)

          Putra dari Francois Didot yang pertama kali menemukan cara mengukur huruf menggunakan satuan point, 1 point sama dengan 1/72 inch. Hingga saat ini system tersebut paling dominan dalam pengukuran huruf.

Pierre Didot (1761 – 1853)

          Putra sulung Ambroise Didot menciptakan ornament-ornamen versi cetak klasik yang popular dengan nama Luovre Edition.

Firmin Didot (1764 – 1836)

          Putra Francois Ambroise yang lain, Firmin Didot, menemukan proses pembuatan plat cetak yang dicor (Guttenberg menemukan huruf timah yang dicor). Dia juga mendesain huruf yang diberi nama Didot.

Giambattista Bodoni (1740 – 1813)

          Seorang ahli cetak dan perancang huruf dari Italia, Giambattista Bodoni, diangkat oleh The Duke of Parma untuk memimpin perusahaan percetakannya. Bodoni bertugas menjadi pengawas saat perusahaan percetakannya menggarap order sebuah penerbitan dalam edisi sangat mewah dari karya Homer’s Illiad serta karya-karya klasik lainnya. Dia juga mencetak edisi peringatan dari Lord Prayer (tembang puji-pujian) yang dicetak dalam 155 bahasa. Bodoni dikenal sebagai desainer modern yang pertama dengan karyanya berupa Roman Style dengan nama Bodoni Book. Huruf yang didesain pada tahun 1798 adalah desain yang memiliki kontras antara bagian stroke yang tebal dan tipis, juga bentuk serif yang lurus.

Aldus Manutius (1450 – 1515)

          Seorang ahli di bidang percetakan. Pada tahun 1490, dengan dukungan dana dari Prince of Carpi, ia mendirikan sebuah perusahaan percetakan di Venice untuk menerbitkan naskah-naskah dalam bahasa Latin Klasik dan Yunani berbentuk buku berukuran kecil yang kemudian kita kenal sebagai buku saku hingga kini. Pada tahun 1500 ia menciptakan huruf miring yang kemudian kita kita sebut Italic (karena berasal dari seorang ahli dari Italia). Huruf italic ini awalnya lebih ramping dibandingkan huruf roman biasa.

          Penemuan tersebut menurunkan harga buku sehingga lebih murah jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun setelah segala sesuatu berkembang, factor penghematan dalam pemakaian space untuk huruf tidak lagi menjadi factor yang dominan. Orang-orang yang bergerak di bidang percetakan menemukan kelemahan dalam penggunaan body text dengan menggunakan huruf italic karena jenis huruf ini lebih sulit dibaca dibandingkan huruf roman.

William Caslon (1692 – 1766)

          Seorang typefounder Inggris. Dia memulai karirnya di London sebagai pengukir (engraver) cetak. Selanjutnya ia membuka perusahaan yang khusus memproduksi karya huruf (typefoundary) yang sangat memperhatikan sifat eligibility (kejelasan), readability (keterbacaan), serta simplicity (kesederhanaan bentuk huruf). Hasil karya itu memungkinkan penggunaan huruf cetak berukuran lebih kecil sehingga satu halaman mampu memuat lebih banyak teks.

Frederic William Goudy (1865 – 1947)

          Ia berasal dari Amerika Serikat dan memulai bisnis di bidang akuntan. Tahun 1895, ketika pindah ke Chicago, ia bekerja di bidang percetakan dan mulai merancang huruf. Ia mulai mendirikan perusahaannya sendiri dan menamainya Village Press di Park Ridge, Illinois tahun 1903. Oleh karena bisnisnya berkembang, ia pindah ke New York pada 1906, dan meneruskan usahanya di sana. Dua tahun kemudian ia berhasil memiliki rumah di daerah Marlboro, New York. Di sini usahanya semakin berkembang. Ia mendesain lebih dari 100 typeface baru. Di antaranya yang masih poluler hingga saat ini adalah Camelot, Forum, Goudy, Goudy Old Style, Kennerley, Titling, dan Village. Ia menerima penghargaan di bidang Graphic Art, termasuk di antaranya medali emas dari Institute of Graphic Arts dan American Institute of Architecs. Ia juga menulis beberapa buku di antaranya A Half Century of Type Design and Typography 1895 – 1945.

Eric Gill (1882 – 1940)

          Nama yang sesungguhnya adalah Gill (Arthur) Eric Rowton. Dia adalah seorang type designer dan penulis asal Inggris. Ia membuat ukiran baru yang ikut dipamerkan di sebuah pameran di London pada tahun 1911. Dua tahun kemudian dia bergabung dengan sebuah Gereja Katolik Roma. Dalam periode tersebut Eric Gill melahirkan karya ukiran yang sangat bagus berupa salib bergambar Yesus yang hingga kini terpasang di London’s Westminster Cathedral. Pekerjaan itu selesai pada tahun 1918. Karya ukiran lain dipasang di War Memorial Universitas Leeds yang dibuat pada 1922 – 1923.

          Eric Gill memulai karir sebagai pencipta huruf sejak tahun 1925 dengan menghasilkan huruf Perpetua dan tahun 1927 menghasilkan Gill Sans Serif. Keduanya menjadi huruf yang tetap digemari hingga kini. Gill Sans adalah satu dari 10 font yang paling sering dipakai.

B.     Modern Style

Meskipun namanya, "modern" jenis huruf ini juga dikenal sebagai Didone, bukanlah hal baru.  Pada abad kedelapan belas perbaikan dan perubahan kualitas kertas dan juga digabungkan dengan metode percetakan yang baru membuat beberapa perubahan font dan terciptanya beberapa tipografi baru.

Modern adalah istilah yang digunakan untuk mengkategorikan font dibuat pada saat itu atau dalam gaya saat itu. Font modern dikenali oleh tipis, serif horisontal panjang, dan yang jelas tebal / transisi tipis di stroke. Tarikan garinya adalah vertikal, tidak ada yang miring pada huruf.

Mereka cenderung terlihat sangat terstruktur dan dapat dianggap dingin. Karena itu, font modern dapat terlihat benar-benar eye-catching dan sangat elegan pada ukuran besar. Mereka tidak cocok untuk sejumlah besar tubuh teks, baik di web atau di cetak. Ketika digunakan untuk body copy di media cetak, efek yang disebut "menyilaukan" terjadi, garis tebal menjadi sangat menonjol sedangkan garis tipis hampir menghilang. Yang terbaik untuk menjaga mereka untuk judul dan sub-judul. Anda tidak dapat menggunakan jenis huruf yang modern terlalu sering, tetapi sebagai seorang desainer itu bagus untuk dapat memilih dan mengenali kategori font.

Sejarah

Salah satu jenis modern font yang terkenal adalah Bodoni yang di ciptakan oleh Giambattista Bodoni pada tahun 1798. Typefacenya diuraikan sebagai Didone modern. Bodoni mengikuti ide dari John Baskerville, seperti yang ditemukan dalam jenis pencetakan Baskerville yang kontras dan stroke meningkat, lebih vertikal, dan Uppercase. Bodoni memiliki karir yang panjang tentang desain, meskipun desain ini kemudian sah disebut “modern”, desain sebelumnya adalah “transisi”. Diantara versi digital, ada dua contoh yang bagus tentang periode sebelumnya, sebelumnya transisis: Sumner Stone’s ITC Bodoni, and Günther Lange’s “Bodoni Old Face” for Berthold. Bodoni mengagumi karya John Baskerville dan mempelajari secara rinci jenis desain pendiri Perancis Pierre Simon Fournier dan Firmin Didot. Meskipun ia menarik inspirasi dari karya para desainer diatas Didot, Bodoni menemukan gaya sendiri untuk tipografinya yang bisa di terima oleh dunia percetakan.

C.    Slab Serif (Egyptian)

Kelompok huruf Slab Serif ditandai dengan serif yang tebal bahkan sangat tebal. Masa kemunculan jenis huruf ini bervariasi dan ikut menandai kemunculan huruf-huruf yang berfungsi lebih tepat sebagai penarik perhatian, yaitu sebagai Header.

Slab Serif  Muncul sekitar abad 19, kelompok bergaya Slab Serif awalnya  digunakan sebagai display type untuk menarik perhatian pembaca  poster iklan dan flier. Disebut juga Egyptian karena bentuknya yang  berkesan berat dan horisontal, mirip dengan gaya seni dan arsitektur Mesir Kuno.

Dikenal dengan sebutan lain sebagai Slab Serif (abad ke-19) karena Sirip/ Kait dan garisnya memiliki ketebalan yang sama, jika dilihat seperti papan. Font ini telah dikenal sebagai "Antique" dan "Egyptian" dan beberapa nama keluarga dari jenis font ini mencerminkan pengaruh Mesir: Kairo, Karnak, Memphis, dll. Serif slab sangat baik digunakan untuk membuat judul namun tidak baik untuk keterbacaan bila digunakan sebagai body copy.

Jenis font Slab Serif diantaranya adalah:

a.       Beton,

b.      Aachen,

c.       Calvert,

d.      Lubalin Graph,

e.       Memphis,

f.       Rockwell,

g.      Serifa,

h.      Clarendon,

i.        Stymie, dll.

D.    SanS Serif

Jenis huruf berciri Sans Serif (yang artinya: tanpa serif) mulai muncul tahun 1816 sebagai  display type  dan sangat tidak populer di masyarakat karena pada saat itu dianggap tidak trendi sehingga dinamakan Grotesque, yang artinya lucu atau aneh. Contohnya Akzidenz- Grotesk.  Sans Serif  mulai populer pada awal abad 20, saat para desainer mencari bentuk-bentuk ekspresi baru yang mewakili sikap penolakan terhadap nilai-nilai lama, yaitu pengkotakan masyarakat dalam kelas-kelas tertentu. Gerakan yang disebut dengan Modern Art Movement  ini mulai menghapus dekorasi dan hiasan berlebihan pada desain, yang pada saat itu dianggap menyimbolkan golongan kaya dan penguasa.

Sans Serif dibagi lagi menjadi tiga kelompok, yaitu  Grotesque, Geometric, Humanist  Sans Serif  yang muncul sebelum abad 20 masuk dalam golongan  Grotesque.  Contoh: Helvetica, Univers, Akzidenz Grotesk. Geometric Sans Serif memiliki bentuk yang geometris mendekati bentuk-bentuk dasar/basic shapes (segi empat, segi tiga, lingkaran). Mengekspresikan masyarakat industri dan mekanis.  Sedangkan huruf humanis berkesan lebih natural dibandingkan dengan grotesque dan geometric.

Terdapat tiga ciri utama dari huruf sans serif, yaitu:

1.      Garis melengkung berbentuk square atau persegi.

2.      Terdapat perbedaan kontras yang halus.

3.      Bentuk mendekati penekanan ke arah garis vertikal.

Sans Serif memiliki keunikan dengan ciri bentuk huruf tanpa sirip atau serif, dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini  adalah modern, kontemporer dan efisien.

Sumber:

Priscilia Yunita Wijaya. http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=sejarah%20tipografi.pdf&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http://adha.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/16026/Tipografi.pdf&ei=nqEsVYG0IZChugTckYHYBA&usg=AFQjCNGZYeq0paSFtYRJOxhjA8JHWdiynw&sig2=Z7_ofvJR6XnRNKBiTwymWQ&bvm=bv.90790515,d.c2E, diakses 12 April 2015.

http://www.bkd.kotimkab.go.id/themes/web/produk/pdf.pdf, diakses 13 April 2015.

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Aran%20Handoko,%20S.Sn.%20M.Sn./Typography.pdf, diakses 13 April 2015.

https://egaalicious.files.wordpress.com/2012/01/tipograpi1.pdf, diakses 13 April 2015.

Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Historis

Pengertian Sistem Politik Indonesia

Sistem politik adalah "sistem pengambilan keputusan yang mengikat masyarakat" atau "sistem pengalokasian nilai-nilai kemasyarakatan dengan secara sah kepada masyarakat". Kehidupan politik dapat dilibatkan dengan melihat segi-seginya satu persatu, seperti menyelidiki berfungsinya lembaga-lembaga politik (partai politik, kelompok kepentingan, pemerintahan, dan voting), juga mempelajari sifat-sifat dan akibat-akibat dari praktek-praktek politik (propaganda, manipulasi, kekerasan), atau juga meneliti struktur tempat terjadinya praktek-praktek seperti tersebut di atas (Mohtar Mas'oed dalam Sarsito, 2011: 4-5).

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Sedangkan menurut Rusadi Kartaprawira, sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara.

Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Sedangkan infrastruktur politik adalah badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (Interest Group), Kelompok Penekan (Presure Group), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (Political Figure), dan pranata politik lainnya, melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.

Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain:

1.      Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif  berada pada badan yang berbeda.

2.      Negara berdasarkan atas hukum.

3.      Pemerintah berdasarkan konstitusi.

4.      Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.

5.      Pemerintahan mayoritas.

6.      Pemilu yang bebas.

7.      Parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya.

Sebagai suatu sistem, prinsip-prinsip ini saling berhubungan satu sama lain. Sistem politik demokrasi akan rusak jika salah satu komponen tidak berjalan atau ditiadakan. Contohnya, suatu negara sulit disebut demokrasi apabila hanya ada satu partai politik. Dengan satu partai, rakyat tidak ada pilihan lain sehingga tidak ada pengakuan akan kebebasan rakyat dalam berserikat, berkumpul dan mengemukakan pilihannya secara bebas. Dengan demikian berjalannya satu prinsip demokrasi akan berpengaruh pada prinsip lainnya.

Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Historis

2.2.1         Sistem Politik Pada Masa Orde Lama

Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno sebagai tokoh sentral orde lama adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahkan ia bertindak sebagai pemimpin besar revolusi.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan.

Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirlah Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Lama yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideoligi sosialisme komunisme.

Landasan kepemimpinan Soekarno dibangun atas dasar nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nasionalisme yang tumbuh dalam dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta Tanah Air sekaligus menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia, sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan imperialisme Barat.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRT).

Pelaksanaan sistem politik pada masa pemerintahan orde lama diantaranya adalah:

1.      Masa 1945-1950

Gagasan mendominasi pemikiran para pemimpin bangsa pada awal kemerdekan Indonesia pada tahun 1945, sepanjang menyangkut peranan negara dan peranan masyarakat adalah gagasan pluralisme, ini bisa disimpulkan dari usul-usul serta dukungan atas usul-usul itu di dalam BPUPKI menjelang kemerdekaan. Tampaknya sejak semula kecenderungan untuk lebih memberikan porsi yang lebih besar bagi peranan rakyat lebih mendapat tempat di kalangan pemimpin dan masyarakat Indonesia. Pernyataan konsep kedaulatan rakyat sebagaimana telah tertuang di dalam konstitusi, serta pernyataan bahwa pemerintah (cq. Presiden) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada MPR dapat dianggap sebagai gambaran tentang pemberian posisi penting bagi peranan rakyat ini pada waktu itu (Mahfud MD dalam Lesmana, 2013).

Dalam masa ini Indonesia menggunakan tiga sistem pemerintahan dalam rentan waktu kurang lebih 6 tahun yang digunakan antara lain:

a.       Undang-undang Dasar 1945.

b.      Konstitusi RIS 1949, dan

c.       UUDS 1950.

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:

1)    Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

2)      Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

Pada tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlemen. Dimana dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai badan eksekutif dan merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.

2.      Masa 1950-1959 Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Periode kedua pemerintahan Negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan Undang-undang dasar sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pemerintah ini disebut sebagai pemerintah parlementer, karena pada masa ini merupakan kejayaan perlemen dalam sejarah politik Indonesia (representative/Participatory Democracy).

Masa 1950-1959 ialah masa dimana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, dimana periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sejak itu, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer. Ciri-cirinya antara lain:

a.          Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

b.         Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

c.          Presiden berhak membubarkan DPR.

d.         Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

Dualisme pemerintahan yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan (antara Belanda dan Indonesia sendiri) mengakibatkan rumusan sistem pemerintahan masih belum jelas. Keputusan Konferensi Meja Bundar di Denhaag, Belanda tentang perubahan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) ditengarai sebagai proyek pemerintah Belanda agar bisa terus mengontrol Indonesia. RIS sendiri terdiri dari lima belas negara bagian buatan Belanda, yang telah didudukinya selama tiga tahun. Menurut Hatta, bangsa Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh jika masih melakukan kompromi dengan Belanda soal sistem pemerintahan. Sebagian besar pemimpin Indonesia sepakat bahwa kompromi dengan pihak belanda bertolak belakang dengan cita-cita proklamasi. Karena itu, kompromi tersebut sebenarnya adalah strategi untuk lepas dari rongrongan Belanda yang menolak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena dalam pandangan Hatta, bentuk negara federal RIS tidak akan bersifat permanen karena bentuk yang sesungguhnya akan ditentukan konstituante hasil pemilihan umum. Konstituante itu pulalah yang nantinya bertugas menyusun konstitusi baru.

Namun ini berakibat fatal, tawaran sistem parlementer ternyata mengakibat semrawutnya pemerintahan karena elemen-elemen pemerintahan merasa mempunyai andil untuk mengatur Negara sehingga menjadi tidak jelas “siapa mengatur siapa”. Pemilu pertama tahun 1955 yang diharapkan menjadi tonggak demokrasi sebenarnya salah satu pemicu peralihan demokrasi menjadi ultra demokrasi yang menjurus anarkisme. Pluralitas dan multi-partai demokrasi parlementer berujung pada pertarungan ideologis partai yang sangat berpengaruh di Indonesia. Pada waktu itu, kekuatan ideologis dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yakni Islam, Nasionalis dan Sosialis. PKI yang sebelumnya runtuh akibat pemberontakan Madiun 1948 bangkit dengan cepat, malah berafiliasi dengan pihak nasionalis untuk menghadapi partai-partai Islam yang dikhawatirkan mendirikan Negara Islam. Konflik antar partai tidak bisa dielakkan, ini juga membias pada elit-elit politik yang bercokol di pemerintahan. DPR dan Konstituante yang dilahirkan setelah pemilu 1955,  juga membuat keadaan internal pemerintahan semakin buruk. Pertikaian antarmiliter, pergolakan daerah melawan pusat, inflasi ekonomi dan masa depan Indonesia menjadi suram. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 Sukarno mengeluarkan dekrit presiden dan menyatakan Konstituante dibubarkan serta UUD ’45 diberlakukan lagi. Inilah awal kehancuran demokrasi parlementer di bumi pertiwi dan bermulanya sistem demokrasi terpimpin.

Dewan Konstituante diserahi tugas membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUDS 1950.Namun sampai tahun 1959 badan ini belum juga bisa membuat konstitusi baru. Maka Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang Demokrasi Terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945.

Akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

1)              1950-1951 - Kabinet Natsir

2)              1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo

3)              1952-1953 - Kabinet Wilopo

4)              1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I

5)              1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap

6)              1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II

7)              1957-1959 - Kabinet Djuanda

 Sistem Politik Pada Masa Orde Baru (1966-1998)

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni- Juli 1966. Diantara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu :

A.    Pertama berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945  pertama ini disebut juga dengan konsensus utama.

B.     Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik.Pada tanggal 20 Februari 1968 sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya maka didirikannyalah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan massa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM.

Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut Golongan Karya. Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977terdapat 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya. Hingga Pemilihan Umum 1977, pada masa ini peserta pemilu hanya terdiri sebagaimana disebutkan diatas, yakni 2 parpol dan 1 Golkar. Dan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu. Hal ini mengingat Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.

 Sistem Politik Pada Masa Reformasi

Mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah sehari sebelumnya terjadi gelombang demonstrasi besar – besaran yang menuntutnya mundur. Ini tentunya menandai runtuhnya pemerintahan rezim Orde Baru dan dimulainya suatu masa yang disebut Reformasi. Hadirnya Reformasi kemudian diikuti oleh berbagai konsekuensi, baik itu yang positif maupun yang negatif. Akan tetapi hal yang lebih penting adalah represifitas pemerintah sudah dapat dikurangi, hak dan kebebasan politik masyarakat untuk berpikir, berorganisasi, dan berpendapat sudah dikembalikan, dan yang lebih penting lagi adalah proses demokrasi yang kembali tumbuh dan berjalan.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan.

Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum tertangkap, terartikulasi, dan teragregasikan secara transparan dan konsisten.

Distorsi atas aspirasi, kepentingan, dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elit politik, penyelenggara negara, pemerintah, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah dan negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terkadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarkis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat kontekstual.

Adanya jaminan hak dan kebebasan masyarakat untuk berpikir, berorganisasi, dan berpendapat kemudian menjadi alat untuk melegitimasi lahirnya berbagai lembaga, buku-buku, aksi-aksi unjuk rasa, dan sebagainya. Partai politik pun tumbuh subur di Indonesia, bahkan dengan berbagai basis ideologi dan varian yang berbeda. Hal yang tentu bertolak belakang dengan asas tunggal yang diterapkan selama masa pemerintahan rezim Orde Baru yang otoriter.

Bahkan menurut Thaha (2004), Partai politik, terutama setelah tumbangnya era Orde Baru, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Pada Pemilu 1999 ratusan partai politik didirikan, tapi yang boleh ikut Pemilu hanya 48 partai. Pada Pemilu 2004 ini, juga bermunculan ratusan partai politik, tapi yang lolos verifikasi hanya 24 partai, separuh dari tahun 1999. Realitas ini menandakan bahwa nafsu dan feeling berpolitik bangsa Indonesia sangat tinggi.


DAFTAR PUSTAKA

Lesmana, Andi. 2013. Politik Hukum Era Pemerintah Orde Lama. Universitas Syiah Kuala.

Junaidi. 2008. Pergeseran Peran partai Politik Pasca Putusan MK Nomor:22-24/PUU-VI/2008. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No.2.

Maf’ul, Arsyad M. 2010. Partai Politik Pada Masa Orde baru dan Orde Lama. Supremasi, Vol. V No. 2.

Sarsito, Totok. 2011. Sistem Politik Indonesia I. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Thaha, Idris. 2004. Pergulatan Partai Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

http://elearning.stia-naganraya.ac.id/download.php?id_file=SistemPerpec3964b8e0.pdf&id=15, diakses 29 Maret 2015.

https://www.academia.edu/9504611/MAKALAH, diakses 29 Maret 2015.